SPEEDNEWS.ID, PEKANBARU – Penunjukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Erisman Yahya, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau oleh Gubernur Abdul Wahid menuai polemik. Sejak ditugaskan pada Maret 2025, Erisman kini berada di bawah sorotan tajam sejumlah kalangan, termasuk aktivis pendidikan.
Salah satu kritik keras datang dari Erwin Sitompul, S.Pd., pendiri Forum Silaturahmi Guru Bantu Provinsi (FSGBP) Riau. Dalam pernyataannya di salah satu kafe di Pekanbaru, Rabu (25/6/2025), Erwin menilai penunjukan Erisman sebagai langkah keliru dan mendesak agar masa tugasnya tidak diperpanjang setelah berakhir pada akhir Juni ini.
Kritik Penempatan Jabatan dan Dugaan Ketidakwajaran
Erwin menyoroti pola inkonsistensi dalam penempatan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Riau. Ia mencontohkan kasus Arden Semeru, yang sebelumnya menolak ketika ditunjuk sebagai Plt Kabid SMA di masa Plt Kadisdik Ronny Rahmat. Namun, di era Erisman, Arden justru ditunjuk dan kemudian dilantik menjadi Sekretaris Disdik Riau oleh Gubernur.
"Kenapa sekarang bisa dilantik? Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait objektivitas dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan," ungkap Erwin.
Erwin juga mengungkapkan pengalaman pribadinya saat memperjuangkan pembayaran gaji guru bantu jenjang pendidikan dasar (Dikdas) yang sempat tertunda setelah lebaran tahun lalu. Ia bahkan sempat mendapat pesan WhatsApp dari Erisman yang menyebutnya sebagai "provokator".
"Sejak guru bantu diangkat tahun 2006 oleh Gubernur Rusli Zainal, baru kali ini gaji telat. Dan saya dituduh provokator hanya karena membela guru-guru," ujarnya.
Sorotan terhadap PPDB dan Dugaan Praktik Curang
Erwin juga mengingatkan potensi kekisruhan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB) tahun 2025, yang tengah berlangsung pada 21–29 Juni. Ia meminta agar tidak terjadi intervensi atau manipulasi seperti yang diduga terjadi di SMA Negeri Plus Provinsi Riau sebelumnya.
Kritik juga diarahkan kepada Arden Semeru, yang kini menjabat Sekretaris Disdik. Ia diduga terlibat dalam manipulasi kuota siswa saat menjabat Kabid SMK. Erwin bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita alat komunikasi milik Arden dan Erisman guna membongkar dugaan praktik kotor dalam proses PPDB.
Warisan Masalah Sistemik dan Kesenjangan Kesejahteraan Guru
Isu lain yang disorot adalah ketimpangan gaji antara guru Dikdas dan Dikmen. Meski sama-sama diangkat melalui tes pada 2006, guru Dikdas hanya menerima Rp2 juta/bulan, sementara Dikmen Rp2,5 juta. Perbedaan ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berlarut-larut.
Erwin juga menyoroti sejumlah masalah lain, mulai dari gaji guru yang sering terlambat, kurangnya perhatian untuk guru di daerah perbatasan, hingga maraknya pungutan liar di sekolah, meski sudah ada dana BOS. Pungutan-pungutan itu termasuk uang magang, uang perpisahan, dan penjualan buku LKS.
Respons Pemprov dan Ujian Kepemimpinan Gubernur Wahid
Sementara itu, pihak Pemprov Riau melalui Asisten III Setdaprov, Elly Wardhani, menyatakan bahwa penunjukan Erisman didasarkan pada rekam jejak dan kinerja. Namun, publik mempertanyakan objektivitas penilaian tersebut, mengingat kedekatan latar belakang antara Gubernur Wahid dan Erisman sebagai sesama alumni Pondok Pesantren MTI.
Dengan berakhirnya masa jabatan Plt Kadisdik pada akhir Juni ini, keputusan Gubernur Wahid dinilai sebagai ujian integritas birokrasi di bidang pendidikan.
"Ini bukan soal gaji lagi. Ini tentang keberanian membenahi sistem. Pendidikan Riau bukan tempat eksperimen. Guru butuh pemimpin yang mendengar, bukan menghakimi," tegas Erwin.
Ia menegaskan bahwa integritas dan transparansi dalam proses PPDB 2025 akan menjadi tolok ukur nyata komitmen reformasi birokrasi yang dijanjikan.
“Kalau meritokrasi hanya jadi retorika, maka kita akan terus terjebak dalam lingkaran birokrasi yang korup dan tidak berpihak pada guru serta siswa,” pungkasnya. (*)
0 Komentar