 |
| Wali Kota Dumai penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Dumai dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Riau, di Kediaman Rumah Dinasnya Rabu (10/6/2026) (f: Ist) |
SPEEDNEWS.ID, DUMAI – Wali Kota Dumai menghadiri penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Dumai dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Riau, yang digelar di Kediaman Wali Kota Dumai, Rabu (10/6/2026).
Perjanjian tersebut berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sebagian lahan milik BPTD Kelas II Riau. Lahan tersebut akan digunakan untuk mendukung program strategis nasional melalui pembangunan gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Dumai.
Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara guna mendorong penguatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan apresiasi kepada BPTD Kelas II Provinsi Riau atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Dumai.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BPTD Kelas II Provinsi Riau dalam mendukung program strategis nasional melalui pemanfaatan aset negara ini. Kami berharap pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai,” ujarnya.
Ia juga berharap keberadaan Gerai Koperasi Merah Putih dapat memperkuat sektor usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, serta menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan, Pengelola Barang Milik Negara, serta para kepala bidang terkait. (adv/red)
0 Komentar