SPEEDNEWS.ID, PEKANBARU - Dugaan defisit anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 sebesar Rp1,3 triliun kembali mencuat ke publik, menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai pihak. Di tengah isu yang berkembang, langkah Ketua Komisi V DPRD Riau, Enggah Eet, yang menyampaikan fakta terkait situasi ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan pengamat politik daerah.
Anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar ini menyatakan perlunya transparansi dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah, termasuk di tengah panasnya suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur Riau 2024/2025. “Sebagai wakil rakyat, kita wajib menjelaskan fakta kepada masyarakat. Saya tidak hanya berbicara untuk kepentingan politik, tetapi untuk memberikan kejelasan kepada publik,” ujar Enggah Eet dalam keterangannya kepada media, Rabu (20/11).
Sikap ini menjadi perhatian mengingat posisi Enggah Eet sebagai Sekretaris Jenderal DPD Golkar Riau, partai yang juga menaungi Ketua DPD Golkar Riau yang tengah mencalonkan diri sebagai gubernur. Pernyataan Enggah Eet bahkan disebut berbeda dengan narasi yang sempat disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Riau terkait dugaan defisit anggaran tersebut.
Tokoh pemuda Riau, Hengky Primana, menilai keberanian Enggah Eet patut dicontoh. “Ini adalah langkah yang profesional dan bertanggung jawab. Wakil rakyat harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengamankan posisi politik. Pernyataan ini memberikan pencerahan kepada publik terkait isu defisit anggaran, meskipun datang dari seorang tokoh partai besar,” ungkap Hengky.
Hengki juga berharap anggota DPRD Riau lainnya dapat bersikap serupa dengan lebih mengutamakan transparansi dan akurasi informasi. “Keberanian seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, apalagi di tengah suasana politik yang sensitif,” tambahnya.
Sumber Data Defisit
Menurut informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, dugaan defisit anggaran Rp1,3 triliun disebabkan oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat yang tidak mencapai target. Hal ini diperkuat oleh laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyebutkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan belanja daerah dan proyeksi pendapatan di tahun mendatang.
Ke depan, masyarakat Riau berharap transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, dukungan penuh kepada para wakil rakyat yang berani menyampaikan kebenaran, meskipun dalam situasi politik yang menantang, menjadi salah satu harapan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. (rls)
0 Komentar